Marak Pencitraan Pejabat di Media, Publik Pertanyakan Kinerja Nyata.
CAKAPLA.COM, PELALAWAN – Fenomena pencitraan pejabat publik melalui media massa dan media sosial kian marak terjadi. Hampir setiap agenda seremonial diekspos secara luas, mulai dari kunjungan kerja, pembagian bantuan, hingga pernyataan normatif yang terkesan positif. Namun di balik gencarnya pemberitaan tersebut, kinerja sejumlah pejabat justru dipertanyakan oleh publik.
Masyarakat menilai, pencitraan yang berlebihan tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Sejumlah persoalan mendasar seperti pelayanan publik, pengelolaan anggaran, hingga penanganan kasus hukum dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Yang sering muncul justru foto dan berita kegiatan, tapi hasil kerjanya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap salah seorang warga Pelalawan yang enggan disebutkan namanya.
Pengamat kebijakan publik menilai, pencitraan sah dilakukan sebagai bagian dari komunikasi publik, namun menjadi bermasalah ketika tidak dibarengi dengan kinerja yang terukur dan transparan. Media, menurutnya, seharusnya tidak hanya menjadi etalase keberhasilan, tetapi juga ruang kritik dan evaluasi terhadap penyelenggara negara.
“Pejabat publik harus siap dikritik. Citra tidak bisa menggantikan kinerja, apalagi jika persoalan mendasar terus berulang dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi, publik kini semakin kritis dalam menyikapi pemberitaan. Masyarakat tidak lagi mudah terbuai oleh narasi keberhasilan sepihak, melainkan menuntut bukti konkret berupa kebijakan yang berdampak nyata.
Publik berharap, pejabat lebih fokus pada penyelesaian persoalan dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar membangun citra di ruang publik. Sebab pada akhirnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui kerja nyata, bukan pencitraan semata.
